Tulisan ini terinspirasi dari headline berita Sukhoi Superjet 100 sore tadi yang topiknya mengarah ke pendugaan adanya pembajakan pada joy flight Sukhoi Superjet 100 di Indonesia. Sejauh yang saya pahami tentang karakter radar dan pesawat, saya menyangkal pendugaan pembajakan tersebut. Tidak mungkin pesawat tersebut hilang dari pantauan radar karena suatu aksi pembajakan!

Radar adalah nama ringkas dari Radio Detection and Ranging. Seperti tergambar dari namanya, teknologi ini memanfaatkan gelombang radio (dan perluasannya) dan menggunakan strategi ranging (pengukuran jarak). Radar dipancarkan oleh suatu transmitter dan ditangkap oleh receiver. Nah, radar akan memiliki arti ketika transmitter dan receiver tersebut “bersinkronisasi”. Transmitter dan receiver harus dikelola oleh titik yang sama. Misalkan saya ingin membuat benteng pertahanan dengan memanfaatkan radar sebagai alat pendeteksi pergerakan musuh di sekitar benteng saya. Transmitter akan saya tempatkan di benteng saya, begitu pula dengan receiver-nya. Bahkan, saking padunya kedua alat tersebut, keduanya bagai dwi tunggal. Secara fisik yang terlihat hanyalah sebuah benda. Namun, fungsinya ada dua, yaitu sebagai transmitter dan receiver.

Ilustrasi sekilas tentang radar tersebut semoga dapat memberi tambahan gambaran bahwa kedigdayaan radar tidak tergantung pada suatu konvensi (pihak operator radar dengan pihak yang dipantau radar). Transmitter dan receiver radar ditempatkan di bandar udara. Pesawat di sekitar bandar udara (dalam jangkauan radar tersebut) akan secara otomatis tertangkap keberadaannya oleh radar tanpa harus menunggu ijin dari pilot seperti “Ya, silakan pesawat saya dipantau dengan radar.”. Mau diijinkan ataupun tidak, radar tidak peduli. Meskipun, ada kondisi tertentu yang membuat pesawat hilang dari pantauan radar (nanti akan saya bahas).

Berdasarkan uraian yang semakin panjang tadi maka dapat disimpulkan bahwa tidaklah mungkin Sukhoi Superjet 100 hilang dari pantauan radar karena dibajak. Sebab, yang dideteksi radar adalah fisik (body) dari pesawat itu. Bukan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh pesawat!

Mengapa Pesawat Hilang dari Pantauan Radar?

Secara umum, pesawat dapat hilang dari pantauan radar dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pesawat berada di luar jangkauan radar.
2. Pesawat memiliki desain anti-radar.
3. Pesawat terbuat dari bahan yang tidak dikenali radar.

Pesawat berada di luar jangkauan radar pun kondisi teoritisnya bermacam-macam. Pertama, pesawat tersebut benar-benar (murni) berada di luar jangkauan radar. Bisa saja pesawat tersebut pada jarak tertentu (dari transmitter dan receiver) terbang di bawah jaring pantauan radar atau terlalu jauh dari zona liputan radar (Gambar 1).

Kondisi kedua, pesawat tersebut masuk pada jangkauan radar tetapi ada fitur lain yaitu obyek lain yang menghalangi, misalnya gunung (Gambar 2).

Pesawat juga dapat hilang dari pantauan radar ketika didesain anti-radar. Bagaimana desain pesawat anti-radar? Desain pesawat anti-radar salah satunya dengan meminimalkan lekukan body (terutama body bawah pesawat). Body pesawat yang mendekati flat (datar) membuat gelombang radar yang dipancarkan transmitter terpantul ke arah yang menjauhi transmitter. Gelombang yang tidak terpantul balik seperti itu tidak dapat ditangkap receiver. Jejak pesawat pun tidak tertangkap radar. Bagaimana dengan body pesawat sipil? Anda tentu sepakat dengan saya bahwa body pesawat sipil jauh dari model ini. Dan sepertinya tidak mungkin suatu pabrikan menciptakan pesawat sipil yang berdesain anti-radar. Sebab, radar memiliki fungsi kendali keselamatan. Bayangkan jika pesawat sipil didesain anti-radar. Dia terbang kemana pun, Otoritas Penerbangan tidak mengetahuinya.

Pesawat dapat juga lolos dari pantauan radar jika berbahan (body) khusus yang tidak dikenali radar. Misalkan radar untuk penerbangan biasanya menggunakan gelombang yang peka terhadap logam. Supaya pesawat tidak terdeteksi radar dapat saja dibuat dari bahan non-logam seperti plastik.

Semoga uraian tersebut menambah pengetahuan pembaca yang masih awam dengan dunia penerbangan khususnya pengkaitan antara radar dengan pesawat. Andai wartawan memiliki pengetahuan tersebut tentu berita yang miring tidak tampil di headline media massa nasional.

Di masa-masa awal KPK dibentuk, harapan rakyat kecil terhadap masa depan Indonesia kembali membubung tinggi. KPK pun memulai aksinya dengan berbagai model “perwatakan” yang lebih condong terpengaruh pemimpinnya. Fluktuasi apresiasi dari rakyat pun bergejolak. Kadang rakyat begitu puas dengan keagresifan KPK. Namun, tak jarang pula mereka merasa KPK kurang menggigit.

Terlepas dari ragam dan corak keagresifan KPK selama ini, ada suatu sisi yang sepertinya tak begitu diperhatikan. Sesuatu itu adalah hukum itu sendiri.

Ambil contoh kasus Fadilah Supari (mantan menteri kesehatan). KPK sempat mengatakan bahwa penetapan Fadilah Supari sebagai tersangka karena beliau pernah melakukan “penunjukan langsung” dalam kegiatan pengadaan barang. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penunjukan langsung memang tidak diperkenankan dilakukan di atas nilai proyek 200 juta rupiah. Namun, ada yang perlu dicermati dari kasus Fadilah Supari.

Pasal 38 Perpres tersebut memberikan keleluasaan untuk melakukan penunjukan langsung ketika terjadi keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus. Artinya, Perpres tersebut memberikan “tenggang” bagi tiap-tiap pengambil keputusan untuk menyikapi kejadian-kejadian luar biasa dengan cara yang extra berbeda.

Pasal 38 ayat (4) mengerucutkan kriteria “keadaan tertentu” itu seperti apa. Situasi yang disebutkan perlu penanganan khusus adalah yang menyangkut pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera (termasuk akibat bencana alam atau nonalam, bencana sosial, pencegahan bencana, akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik). Dan masih ada lagi situasi lain.

Pokok permasalahan yang rawan menjadi celah kasus adalah tingkat kedetilan kriteria tadi, tingkat kerealistisan kriteria tadi dengan fakta selama ini/teori, dan pendapat perseorangan/pihak. Misal pada kasus Century. Sri Mulyani mengatakan bahwa perlu suatu keputusan ekstra karena kala itu Indonesia terjepit situasi krisis global. Orang/pihak yang sekarang mempermasalahkan keputusan tersebut dapat saja mengatakan: “Situasi kala itu belum cukup disebut sebagai krisis global!”. Kembali pada kasus Fadilah Supari. Mantan menteri kesehatan tersebut berpendapat bahwa penunjukan langsung kala itu karena ada bencana dan harus ada penanganan tanggap darurat. Sialnya, orang/pihak yang mempermasalahkan (tidak tertutup kemungkinan juga KPK, karena KPK itu substansinya tetaplah manusia) mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di masa tersebut belum cukup disebut bencana. Repot kan?

Kata per kata di naskah hukum saat ini (di Indonesia) seolah-olah dianggap sebagai bahan permainan bahasa. Lebih sialnya lagi jika seorang pengambil keputusan (biasanya pejabat) dikasuskan oleh KPK, Jaksa, atau Kepolisian dengan tuduhan tidak taat Undang-Undang. Padahal pada kenyataannya, peraturan yang mengatur detil tentang hal tersebut belum diundangkan. Mungkin baru setingkat Peraturan Presiden atau bahkan hanya Peraturan Menteri.

Hukum Indonesia untuk bertransformasi ke arah kepastian kualitas hukum menurut hemat saya perlu belajar dari fenomena recall mobil. Honda misalnya, pernah me-recall varian Odissey-nya dikarenakan ada kemungkinan hidrolik pintu belakang bermasalah. Meskipun kejadian pintu belakang menutup tiba-tiba dan mencelakai orang belum pernah terjadi, Honda tetap melakukan recall setelah menemukan indikasi ke arah sana. Hukum Indonesia pun sepatutnya lebih manusiawi. Jika suatu produk hukum memiliki kecacatan/kekurangan semestinya dilakukan perbaikan terlebih dahulu alih-alih langsung menetapkan status tersangka.

Ada contoh menarik yang saya dapat di kereta. Waktu itu saya satu bangku dengan seorang dosen yang kebetulan juga aktif di pusat pemberdayaan masyarakat di kampusnya. Beliau bercerita tentang susahnya situasi kerja di sana. Beliau diberikan dana oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang harus ditaati bahwa pelaksanaan pemberdayaan harus oleh pihak ketiga seperti LSM. Nah, ketika dana itu digulirkan ke LSM tidak tertutup kemungkinan akan ada korupsi di lapangan (oleh LSM). Naas dan apesnya, jika sampai terjadi korupsi atau realisasi tak sesuai ketentuan, pihak dosen tadi yang diuber aparat hukum. Padahal ia tidak diperkenankan ambil bagian dalam program tersebut.

Kecermatan seperti ini perlu dan share-share seperti ini juga perlu untuk memberikan gambaran pada rakyat khususnya tentang bagaimana situasi pemerintahan jaman sekarang. Peraturan perundangan memang telah banyak diterbitkan untuk melandasi kerja pemerintah. Namun, bahasa dan isi dari peraturan perundangan tersebut masih rawan dijadikan mainan oleh pihak-pihak yang secara struktur organisasi memang ditugaskan untuk mencari “mangsa” atau kesalahan orang lain demi kelancaran karir dan jabatannya.

Terakhir saya menyampaikan duka atas musibah yang menimpa rombongan joy flight Sukhoi Superjet 100 di Bogor-Indonesia hari ini. Semoga akan ada kabar baik.

Pemandangan berbeda saya dapati di Lampung. Angkot (sebutan untuk kendaraan niaga yang diperuntukkan sebagai angkutan umum) yang saya tumpangi perlahan melambat menghampiri seorang siswa SMP di pinggir jalan.

“Ayo Bos!”, ajak sopir angkot.

Siswa SMP tersebut hanya membalas jawaban dengan gelengan kepala. Ia tak hendak menumpang angkot yang sama dengan saya rupanya. Tak tertinggal jauh, sebuah angkot melakukan gerakan yang sama. Angkot di belakang saya mendekati siswa tadi. Anehnya, siswa tadi naik angkot tersebut. Dipandang dari jumlah penumpang (antara angkot yang saya tumpangi dengan angkot yang dia tumpangi) sama-sama kosong penumpang, dilihat dari trayeknya sama-sama melewati jalur yang sama. Sehingga pilihan dia bersedia bepergian dengan angkot tadi menjadi keanehan sekaligus fenomena bagi saya.

Saya pun tertarik menyelidikinya. Iseng-iseng saya menanyakan masa-masa SMP mantan pacar saya (sekarang menjadi istri saya).

“Apa yang kamu pilih dari angkot waktu SMP?”, tanya saya memulai.

Jawabannya singkat dan jelas: “Musiknya!”. Istri saya pun menambahkan bahwa dentuman bass menjadi added value bagi angkot di sana.

Saya pun mendapat jawaban memuaskan. Pantas saja hampir seperlima bagian kabin kebanyakan angkot “disewakan” kepada suatu perangkat berupa speaker jumbo dan subwoofer.

Nah, bagi Anda yang berbisnis di bidang angkutan boleh saja mempertimbangkan trik tersebut untuk menarik penumpang, yaitu memutar musik yang sedang tren serta mengiringinya dengan bass. Lain ceritanya bagi Anda yang tidak menyukai musik khususnya gema bass. Anda tidak direkomendasikan naik angkot seperti itu. Tak hanya angkot yang berbaju speaker jumbo serta subwoofer di Lampung. Travel-travel pun demikian. Dan ada trik lain yang juga diaplikasikan di dunia perangkutan Lampung, yaitu modifikasi kendaraan. Angkot-angkot di sana tampil ngetrap dengan jalan (ceper), berbalut velg racing, side skirt, sticker tribal, dan sejenisnya.

Tanah terlantar menjadi topik bahasan strategis akhir-akhir ini. Semakin seringnya bentrok pada saat penggusuran tanah memberikan sinyalemen betapa tanah saat ini dibutuhkan banyak orang. Lebih jauh lagi, kegigihan “penduduk” dan “penggusur” dalam memperjuangkan haknya menyadarkan sekaligus menggelitik apakah tanah di bumi Indonesia ini telah habis. Berangkat dari pemikiran seperti itu, populerlah istilah tanah terlantar.

Tanah terlantar itu apa? Secara sederhana tanah terlantar dipahami sebagai kondisi tanah yang terlantar alias tidak dipergunakan. Konsepsi tersebut tentu sangat wajar jika kemudian di tengah tingginya permintaan tanah, tanah terlantar menjadi hal yang strategis. Namun, pada aplikasinya tanah terlantar ini tidak semudah yang dipahami.

Seberapa strategiskah tanah terlantar? Berdasarkan peraturan yang ada -Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pasal 15- tanah terlantar dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. PP ini menguatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang pada Pasal 27, 34, dan 40 menegaskan bahwa hak atas tanah dapat hapus dikarenakan status terlantar. Makna yang dapat dipetik adalah tanah terlantar tersebut pada kelanjutannya dapat “dinikmati” masyarakat.

Penetapan status tanah terlantar penting artinya bagi masyarakat (masyarakat di luar pihak Pemegang Hak atas tanah yang diterlantarkan). Sebab, penetapan tersebut membuka kemungkinan adanya reforma agraria yang salah satunya disimbolkan dengan pemberian hak atas tanah kepada beberapa anggota masyarakat yang berhak/memenuhi persyaratan. Lalu apa masalahnya? Mengapa harus ditanyakan konsepsi tanah terlantar menurut siapa?

Pertanyaan tanah terlantar menurut siapa tersebut sangat penting untuk memastikan status tanah terlantar atau tidak. Sampai saat ini, belum ada UU produk Dewan Perwakilan Rakyat yang menyepakati kriteria tanah terlantar itu seperti apa. Padahal, terbitnya suatu UU sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah (dalam hal ini kegiatan inventarisasi dan penetapan status terlantar). Konsepsi tanah terlantar menurut peraturan pejabat level menteri masih sangat rentan dipermasalahkan secara hukum di kemudian hari. Sebab, hakim kita mengacunya kepada UU bukan peraturan menteri apalagi peraturan berupa keputusan dan surat edaran.

Istilah tanah terlantar ini kemudian menjadi bola liar yang menghantam banyak pihak. Pidato presiden tidak jarang menyinggung-nyinggung tanah terlantar harus didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Orasi dan argumen LSM pun mengerucut pada semangat yang sama bahwa tanah terlantar harus segera direformasi (reforma agraria). Badan yang mengurusi pertanahanlah yang harus menghadapi hantaman-hantaman tersebut. Sementara payung hukum yang menjelaskan detil tanah terlantar itu seperti apa belum ada.

Anda memiliki 1 hektar tanah dan ditanami pohon kelapa dengan rerumputan serta semak di sela-selanya. Saya lalu mengatakan tanah Anda terlantar dan harus dikuasai negara kemudian “dibagikan” tanahnya kepada anggota masyarakat lain. Apakah Anda setuju? Mungkin ada “Anda” yang setuju tetapi tidak jarang yang mengatakan tidak setuju.

Pada situasi tidak pasti dan rawan serangan balik (hukum) seperti itu, konsepsi tanah terlantar menurut siapa perlu ditegaskan. Tanah terlantar menurut UU-lah yang paling sahih dijadikan pedoman (kerja pemerintah). Namun, di Indonesia belum ada UU tentang itu.

Barangkali ini adalah kali pertama saya menulis sesuatu dengan menghisap ruang-ruang hati. Saya kangen Jogja! Saya kangen anak! Jogja adalah negeri kelahiran saya dan tempat dimana anak pertama saya lahir. Hidup sendiri di kota supersibuk seperti Jakarta tidak mengalihkan perasaan saya kepada Jogja. Justru di tengah derasnya kehidupan di Jakarta, saya menjadi semakin kangen Jogja. Kangen dengan keramahannya, ketenangannya, dan kemanusiawiannya.

Foto by: Toing Djayadiningrat

Sempat terlintas betapa menariknya jika seseorang yang tinggal di Jogja bersedia membagi kisahnya tentang Jogja dengan blog. Sehingga orang Jogja yang sedang di perantauan dapat merasakan terapi kekangenannya terhadap Jogja. Kisah tersebut tidak harus dengan tulisan. Kisah dapat disampaikan lewat foto. Misalkan seorang kernet yang sehari-harinya keliling Jogja, sembari bekerja sembari membidik adegan-adegan menarik di sepanjang lintasan trayeknya. Foto-foto tersebut kemudian di-upload ke blog. Sungguh menarik!

Hari ini tepat 4 bulan pula anak pertama saya lahir. Dalam kurun 4 bulan, saya bertemu dengannya hanya dalam beberapa jam saja. Inilah perjuangan berkeluarga dengan istri yang juga terjun di dunia karir. Bersatu serumah menjadi hal yang tidak sederhana. Sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi saya meskipun cinta itu sederhana.

Rekan-rekan blogger, saya mohon bantuannya. Akhir-akhir ini saya sering gagal men-submit komentar. Ketika saya mengeksekusi suatu komentar (menambahkan komentar) ke blog tetangga, muncul pesan dan tampilan seperti yang saya lampirkan. Saya pernah berpikir bahwa alamat email yang saya gunakan tidak terdaftar di WordPress sehingga saya mengganti dengan alamat email lain. Tapi komentar tetap tidak bisa ditambahkan dan yang tampil di browser tetap seperti itu. Mohon pencerahannya, rekan-rekan blogger.

Maaf jika saya jadi jarang meninggalkan komentar di blog rekan-rekan. Saya sering tidak berhasil meninggalkan komentar akhir-akhir ini. Terimakasih.

Pilih mana: ongkos atau selamat? Jika Anda sedang “terjepit” budget di tengah tantangan hidup di ibukota, mana yang Anda pilih?

Kemarin (27/03/2012), saya dan seorang rekan kantor mengurus paspor seseorang di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Kami pun memilih bajaj sebagai moda transportasi mencapai kantor konsuler tersebut. Bajaj yang kami maksud adalah angkutan roda tiga (mirip bemo) yang ada di Jakarta. Berbeda dengan taksi atau bus, bepergian dengan bajaj harus diawali dengan tawar-menawar ongkos. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil tawar-menawar tersebut. Faktor tersebut adalah kelihaian penawar (calon penumpang) dan kecerdikan pengemudi bajaj. Apa bedanya?

Tawar-menawar ongkos dapat saja menyepakati harga rendah. Misal pengemudi bajaj minta ongkos Rp. 30 ribu. Kemudian setelah tawar-menawar disepakati Rp. 15 ribu. Ongkos Rp. 15 ribu tersebut sebenarnya menyimpan suatu teka-teki. Nilai tersebut dicapai karena calon penumpang begitu lihai menawar atau bisa jadi sang pengemudi bajaj telah menyiapkan skenario untuk “memangkas” biaya operasional.

Pengalaman bepergian dengan jasa bajaj akan bergelora ketika teka-teki di balik ongkos murah tersebut adalah faktor yang kedua, yaitu kecerdikan pengemudi bajaj. Pengalaman kami Selasa kemarin lumayan komplit untuk mengilustrasikan hal tersebut. Kami berangkat ke kantor konsuler menggunakan bajaj dan pulangnya pun demikian (dengan bajaj yang berbeda). Kasus pertama, bajaj tidak mengantarkan kami sampai pintu gerbang (pintu masuk) kantor konsuler. Bajaj tersebut menurunkan kami di pintu keluar. Pengemudi bajaj tersebut begitu cerdik memangkas biaya operasional bajaj-nya dengan menempuh jalur terpendek. Imbasnya, kami harus berjalan mandiri mengelilingi pagar sampai pintu depan.

Kasus kedua (ketika pulang), bajaj memutar tidak di tempat seharusnya. Adegan kali ini membuat kami berdebar. Di tengah arus yang begitu kencang, mobil-mobil sedang nyaman-nyamannya membejek gas sekuat-kuatnya, bajaj kami malah berhenti di jalan. Padahal traffic light masih hijau. Usut punya usut, ternyata bajaj tadi menunggu traffic light menjadi merah. Hebat kan! Pemakai jalan umumnya menunggu lampu hijau, pengemudi bajaj yang kami tumpangi malah menunggu lampu merah.

Lampu merah pun menyala. Bajaj tersebut kemudian menyeberangi jalan lewat zebra cross di bawah traffic light tersebut. Adegannya jadi konyol. Tempat penyeberangan tersebut tak hanya diseberangi pejalan kaki tetapi juga bajaj.

Pengalaman kami bepergian dengan bajaj sehari kemarin semoga dapat menggambarkan dua sisi kebutuhan kita: ongkos dan keselamatan. Kalau ongkosnya ditekan maka keselamatan pun tertekan. Sekarang, pilih mana? Pilih ongkos seminim mungkin atau keselamatan semaksimal mungkin?

Pagi-pagi seorang rekan kantor memberitahu bahwa kemarin (19/03/2012) ada sebuah paket yang dikirimkan kepada saya melalui Bagian Persuratan kantor. Di tengah acara pengarahan dari beberapa kedeputian instansi saya, saya menerka-nerka apa isi paket tersebut. Saya tak mengingat bahwa saya pernah berkomunikasi dengan pihak lain melalui alamat kantor. Kalaupun saya membeli sesuatu secara online atau dikirimi suatu paket dari kenalan, alamat yang dituju adalah kos saya. Bukan alamat kantor. Pikiran saya sempat membayangkan paket tersebut kiriman dari seorang blogger, semacam giveaway. Namun, saya tidak pernah mengikuti kontes maka kecil kemungkinan ada paket semacam itu. Jam istirahat tiba. Saya pun meluncur ke Bagian Persuratan.

Sebuah paket dari Belanda memang benar ditujukan kepada saya: majalah GIM International! Majalah tersebut adalah majalah yang menembak pangsa pegiat geospasial (teknologi antariksa hingga survei dan pemetaan). Jargon GIM International adalah The Global Magazine for Geomatics. Yuk lihat penampakannya berikut!

Saya masih belum mengingat kapan saya apply langganan majalah tersebut. Saya pun mengulang membaca keterangan yang disertakan bersama paket tersebut. Nama yang dituju benar nama saya: Mr. Febrio Sapta Widyatmaka. Alamat (instansi) juga benar: National Land Agency of Republic of Indonesia.

Daripada sibuk mengingat-ingat, mending saya kabarkan beberapa hal menarik (hot issues) yang diulas majalah geomatika tersebut.

Pengaspalan Jalan Berbasis Satelit

Fraunhofer Institute (Jerman) mengenalkan cara baru pengaspalan jalan berbasis satelit. Satelit apa yang dipakai? Satelit Palapa? Bukan! Satelit yang dipakai adalah satelit penginderaan jauh tapi yang misinya khusus untuk navigasi. Kalau disebut dengan istilah asing adalah GNSS (Global Navigation Satellite System). Satelit navigasi yang dikenal umum saat ini adalah GPS (Amerika) dan GLONASS (Rusia). Desember lalu China meramaikan bursa navigasi dengan meluncurkan beberapa satelit navigasi dengan nama Beidou Satnav.

Mengapa pengaspalan diarahkan ke sistem berbasis satelit? Sistem pengaspalan saat ini (termasuk Indonesia) mengandung kelemahan yang berwujud seperti ini:

1. Ketinggian permukaan jalan berbeda antara depan-belakang dan samping-tengah.
2. Ketebalan aspal berbeda-beda.
3. Aspal mudah pecah dan rusak (umur pendek).
4. Boros aspal.

Masalah tersebut kemudian dianalisis dan menelurkan beberapa “obyek bidikan”. Obyek bidikan tersebut kemudian dikaji lebih dalam untuk menentukan mana yang bisa diperbaiki dengan peran satelit. Tercatatlah pokok permasalahan yang diprasimpulkan dapat diminimalisir dengan adanya campur tangan satelit. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana konsepnya? Silakan add YM saya dengan ID febrioswtalk. Sebab, kalau diurai di sini akan panjang dan tidak semua blogger mengerti teknik dan konsep Penginderaan Jauh dan Sistem Navigasi Satelit. Anda yang tertarik dapat berdiskusi di slot YM tersebut.

Satu hal lagi yang ingin saya teruskan beritanya bahwa sistem pengaspalan berbasis satelit tersebut telah meningkatkan kualitas jalan sebesar 10%. Keuntungan lain adalah tersedianya cairan aspal yang dapat untuk mengaspal 45,455 km per tahunnya di Eropa.

Topik menarik yang diulas GIM International tersebut mengingatkan saya pada training saat kuliah dulu yang diselenggarakan ExsaMap (Kanada). Teknologi satelit navigasi dikombinasikan dengan teknologi pemetaan 3D dapat digunakan untuk menciptakan lampu mobil yang pintar. Lampu tersebut tahu kapan harus menoleh ke kanan, ke kiri, mendongak ke atas, melihat ke bawah, atau menatap lurus ke depan. Keuntungannya? Pengemudi akan disuguhi cahaya terang dan terhindar dari blind spot (di malam hari).

Software GIS untuk Android

Tidak sedikit pegiat geospasial yang menunggu-nunggu pernikahan Android dengan software-software GIS. Sepertinya akan menjadi sangat praktis jika membuat peta atau analisis spasial dapat dilakukan dengan iPad, Galaxy Tab, dan sebagainya. Sambil bergerak ke lapangan, peta dapat sambil dibuat atau sembari menganalisis sesuatu. Kabar gembira datang. Saat ini ada software GIS yang compatible dengan Android. Nama software tersebut adalah SuperSurv 3. Namun, fiturnya masih sangat sederhana. Analisis mendalam dan tajam untuk keruangan belum didukung.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih banyak kepada GIM International atas hadiahnya.

Seragam hitam-putih ternyata memiliki aroma kekhususan yang melekat. Aroma mistis, aroma perjuangan, aroma pengorbanan. Namun, sayang tak sedikitpun melekat kekharismatikan darinya. Bagaikan suatu bebauan, aroma tersebut tercium oleh masyarakat lapisan bawah, menengah, hingga atas layaknya pejabat. Saya pernah menulis bahasan seragam di Kompasiana dengan judul Pakaian Seragam Pembawa Setan. Kala itu saya menyentil paradigma berpakaian seragam yang over dosis. Tak seperti tulisan saya yang menyentil seperti masa lalu, tulisan kali ini lebih banyak menyuguhkan fakta di baliknya.

Selamat mencermati trilogi kisah yang terkemas dalam tiga bahasan:

1. [Seragam Hitam-Putih di Mata Pelayan Restoran]
2. [Seragam Hitam-Putih di Mata Pegawai Kantor Pos]
3. [Seragam Hitam-Putih di Mata Satpam]

Seragam Hitam-Putih di Mata Pelayan Restoran

Saya dan rekan kantor memiliki kegemaran makan di restoran berbintang lima dengan harga kaki lima. Sebuah konsep restoran modern yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan masa kini tetapi dengan harga menu terjangkau dompet lapisan bawah. Perlu dicatat bahwa kegemaran tersebut tidak menggambarkan bahwa kami lantas selalu makan-minum di sana. Kami sekedar gemar saja. Kalau ada uang baru bertandang ke sana.

Ada pelayanan yang berbeda dengan hari itu, Jumat siang. Saya dan rekan-rekan menyempatkan makan siang setelah Solat Jumat di salah satu cabang restoran tersebut. Kami sungguh terpana dengan atmosfir yang dibawa seragam kami. Begitu kami duduk di suatu rangkaian bangku kosong, tak ada satu pun pelayan yang menghampiri kami. Hebatnya pula, -meskipun banyak pelayan- dipanggil pun tidak ada yang bergerak ke arah kami. Kami baru mulai sadar bahwa kami salah kostum lagi. “Seorang pegawai, seorang berduit tidak mungkin pakai seragam hitam-putih.”, pasti begitu alur pikir pelayan-pelayan tersebut terka kami. Sepertinya sudah mulai ada pemikiran rasis dalam benak pelayan-pelayan tersebut. Mungkin kami dikiranya sales yang sering jualan panci keliling kampung atau dikiranya pula kami kumpulan anak sekolah pinggiran yang tidak memiliki uang untuk membayar hidangan di sana.

Kami pun harus bersabar. Andai saja waktu itu kami tanggalkan pakaian kami dan beralih dengan pakaian lapis dalam saja mungkin malah akan lebih dihormati. “Wow, turis!”, pikir mereka nanti. Datanglah seorang lelaki dengan membawa gadget di tangan dan earphone di telinga. Tak seperti kebiasaannya, tak ada salam sapa di awal sebelum pelayan menanyakan pesanan kami. Kata yang meluncur cukup singkat, padat, dan jelas: “Makan apa?”. Senyuman sebagai salah satu simbol restoran berkelas pun sama sekali tidak ada. Ok lah sejenak kami abaikan dulu unggah-ungguh yang seperti itu. Kami memesan 3 nasi, 2 porsi kerang saus tiram, tahu saus padang, tumis kangkung balacan, dan minuman.

Makanan yang kami pesan pun datang. Waw, adegan kali ini sungguh di luar dugaan. Pelayan yang membawa makanan kami sambil melenggang menaruh menu kami dan melanjutkan lenggangannya tanpa melihat wajah kami apalagi mengucapkan selamat makan. Ketika kami memesan menu baru, makanan tersebut langsung ditaruh di meja kami sambil berjalan, wajah pelayan menatap lurus ke depan tanpa berhenti sejenak dan memperhatikan kami.

Potret pertama didapat! Orang Indonesia (beberapa) masih silau dengan kekayaan, kekuasaan, dan glamour. Mereka akan bersikap ramah pada orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria tersebut. Selebihnya tidak perlu dianggap. Catat!

Seragam Hitam-Putih di Mata Pegawai Kantor Pos

Saya dan rekan membawa setumpuk surat dinas ke Kantor Pos. Kami hendak mengirimnya ke tujuan masing-masing. Kami bercanda gurau sembari berjalan mencapai Kantor Pos tersebut. Sampailah kami di Kantor Pos tersebut. Kami masih tertawa ketika membuka pintu Kantor Pos. Kami kaget, ada suara lantang menyambut kami: “Ngapain Mas?!”. Silakan diinterpretasi kalimat yang diucapkan pegawai Kantor Pos tersebut. Kami pun diam. Pegawai yang kira-kira berusia 26 tahun tersebut kembali bersuara: “Praktik kerja ya?!”. Lagi-lagi pakai tanda seru “!” sebab nada pertanyaannya selalu berkonotasi menantang. Tak bermaksud menunjukkan kami siapa, kami jawab saja: “Iya.”. Padahal kami Pegawai Negeri.

Ternyata kami diperbodoh di Kantor Pos tersebut. Kami dijadikan bahan tertawaan. Misalkan surat dinas yang ditulis sekretariat beralamat:

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah …

di Jakarta

Pegawai tadi berkelakar: “Jakarta itu luas, Mas. Dari pojok Barat sampai Timur. Ini mau dikirim kemananya.”. Pegawai lain pun oleh dia diajak tertawa. Kami pun tampil seperti kambing bodoh di Kantor Pos tersebut. Kalau memang pegawai Kantor Pos dibekali tata krama pelayanan prima seharusnya tidak perlu seperti itu. Jika memang ada alamat yang kurang jelas ya ditanyakan baik-baik dengan pengirimnya, tidak perlu ditertawakan seperti itu. Misalkan bertanya: “Maaf, alamat lengkap yang mau dituju apa?”. Begitu kan lebih humanis.

Potret kedua didapat! Ternyata pelayanan nonprima yang rasis tidak hanya ada pada oknum pegawai lepas (swasta) seperti pelayan restoran tadi. Pegawai BUMN pun dapat lebih rasis dan tidak sopan!

Seragam Hitam-Putih di Mata Satpam

Ini sebuah pengakuan yang mencengangkan. Kantor saya baru saja merekrut satpam baru. Mereka terlebih dahulu mengikuti masa uji coba. Pakaian seragam mereka pun sama dengan kami: pakaian atas berwarna putih, pakaian bawah berwarna hitam. Apa pengakuan satpam baru tersebut? “Kami risih Mas memakai seragam seperti ini. Kami dikira CPNS, disinisi pegawai senior.”, begitu pengakuannya. Sebuah pengakuan yang membuka mata batin dan kesadaran kami bahwa berarti kami pun demikian.

Ada cerita menggelikan lagi terkait seragam hitam-putih dan satpam. Dua rekan saya ditugasi atasan mengantar dokumen ke kantor di daerah. Sampai sana pas waktu istirahat. Satpam tidak memperbolehkan kami masuk kantor. Setelah kami tunjukkan ID pegawai kami, satpam tadi berubah 180 derajat. Pintu langsung dibuka dengan ramahnya.

Potret ketiga didapat! Apakah orang lain akan menghargai kita setelah kita memberitakan: “Saya dari (Instansi) Pusat.”? Satpam kedua tersebut menampilkan sikap yang berbeda antara sebelum dan sesudah rekan saya menunjukkan ID kepegawaiannya sebagai pegawai Instansi Pusat.

Mari introspeksi!

Mana judul buku-nya? Bagaimana membaca judul buku-nya? Pertanyaan tersebut kadang muncul ketika berhadapan dengan buku bersampul kaya kata-kata. Beberapa hari yang lalu di kantor, saya menemukan buku seperti itu di tumpukan dokumen. Silakan lihat-lihat penampakannya.

Saya jadi teringat pengalaman. Dulu, saya sering bingung memastikan judul buku sebenarnya yang mana. Sebab, judul buku itu ibarat jargon. Jargon itu ditulis ringkas untuk menggambarkan semangatnya (dalam kasus ini yang dimaksud semangat adalah jiwa buku). Pada kasus buku tertentu, masing-masing rangkaian kata yang tertulis di sampul buku representatif untuk dijadikan judul buku. Kalau kasusnya seperti itu, judul buku tinggal dipilih rangkaian kata yang singkat saja.

Misal ada buku dengan kata-kata di sampulnya demikian:

MICROSOFT WORD

Pengantar Teknis Mengetik Modern

Judul buku tersebut menurut saya adalah “Microsoft Word”. Susunan kata di bawahnya menggambarkan isi buku tersebut (sampiran). Saya yakin, ada pula yang kemudian menuliskan judul bukunya demikian:

Microsoft Word: Pengantar Teknis Mengetik Modern

Namun, kadang judul buku semu! Kesemuan tersebut disebabkan pemilihan kata ataupun tanda baca yang tidak resmi atau tidak selaras untuk sebuah judul buku. Pada contoh sampul buku yang saya potret, ada kata-kata yang menonjol dan layak dijadikan judul yaitu: “Bertanyalah… Bertanyalah…”. Maksud kata “bertanyalah” adalah menyuruh (pembaca) bertanya. Wajarnya, “kata perintah” tersebut diperkuat dengan tanda baca “!” bukan “…”. Nah, saya sekarang memiliki cara sederhana untuk memastikan judul buku tersebut sebenarnya yang mana.

Pertama, buka halaman judul (halaman di belakang sampul). Biasanya judul buku akan dituliskan di situ.

Kedua, lihat judul buku di “sisi tebal” buku. Boleh saja sampul buku berisi untaian kata-kata yang panjang dengan banyak inti. Namun, tidaklah mungkin menuliskan banyak kata di sisi tebal buku tersebut. Ruangnya sangat terbatas untuk menuliskan sesuatu. Biasanya yang ditulis di situ hanya judul buku dan nama penulis.

Ada tambahan lagi dari pembaca?