Harian Pribadi FEBRIOSW

Di masa-masa awal KPK dibentuk, harapan rakyat kecil terhadap masa depan Indonesia kembali membubung tinggi. KPK pun memulai aksinya dengan berbagai model “perwatakan” yang lebih condong terpengaruh pemimpinnya. Fluktuasi apresiasi dari rakyat pun bergejolak. Kadang rakyat begitu puas dengan keagresifan KPK. Namun, tak jarang pula mereka merasa KPK kurang menggigit.

Terlepas dari ragam dan corak keagresifan KPK selama ini, ada suatu sisi yang sepertinya tak begitu diperhatikan. Sesuatu itu adalah hukum itu sendiri.

Ambil contoh kasus Fadilah Supari (mantan menteri kesehatan). KPK sempat mengatakan bahwa penetapan Fadilah Supari sebagai tersangka karena beliau pernah melakukan “penunjukan langsung” dalam kegiatan pengadaan barang. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penunjukan langsung memang tidak diperkenankan dilakukan di atas nilai proyek 200 juta rupiah. Namun, ada yang perlu dicermati dari kasus Fadilah Supari.

Pasal 38 Perpres tersebut memberikan keleluasaan untuk melakukan penunjukan langsung ketika terjadi keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus. Artinya, Perpres tersebut memberikan “tenggang” bagi tiap-tiap pengambil keputusan untuk menyikapi kejadian-kejadian luar biasa dengan cara yang extra berbeda.

Pasal 38 ayat (4) mengerucutkan kriteria “keadaan tertentu” itu seperti apa. Situasi yang disebutkan perlu penanganan khusus adalah yang menyangkut pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera (termasuk akibat bencana alam atau nonalam, bencana sosial, pencegahan bencana, akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik). Dan masih ada lagi situasi lain.

Pokok permasalahan yang rawan menjadi celah kasus adalah tingkat kedetilan kriteria tadi, tingkat kerealistisan kriteria tadi dengan fakta selama ini/teori, dan pendapat perseorangan/pihak. Misal pada kasus Century. Sri Mulyani mengatakan bahwa perlu suatu keputusan ekstra karena kala itu Indonesia terjepit situasi krisis global. Orang/pihak yang sekarang mempermasalahkan keputusan tersebut dapat saja mengatakan: “Situasi kala itu belum cukup disebut sebagai krisis global!”. Kembali pada kasus Fadilah Supari. Mantan menteri kesehatan tersebut berpendapat bahwa penunjukan langsung kala itu karena ada bencana dan harus ada penanganan tanggap darurat. Sialnya, orang/pihak yang mempermasalahkan (tidak tertutup kemungkinan juga KPK, karena KPK itu substansinya tetaplah manusia) mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di masa tersebut belum cukup disebut bencana. Repot kan?

Kata per kata di naskah hukum saat ini (di Indonesia) seolah-olah dianggap sebagai bahan permainan bahasa. Lebih sialnya lagi jika seorang pengambil keputusan (biasanya pejabat) dikasuskan oleh KPK, Jaksa, atau Kepolisian dengan tuduhan tidak taat Undang-Undang. Padahal pada kenyataannya, peraturan yang mengatur detil tentang hal tersebut belum diundangkan. Mungkin baru setingkat Peraturan Presiden atau bahkan hanya Peraturan Menteri.

Hukum Indonesia untuk bertransformasi ke arah kepastian kualitas hukum menurut hemat saya perlu belajar dari fenomena recall mobil. Honda misalnya, pernah me-recall varian Odissey-nya dikarenakan ada kemungkinan hidrolik pintu belakang bermasalah. Meskipun kejadian pintu belakang menutup tiba-tiba dan mencelakai orang belum pernah terjadi, Honda tetap melakukan recall setelah menemukan indikasi ke arah sana. Hukum Indonesia pun sepatutnya lebih manusiawi. Jika suatu produk hukum memiliki kecacatan/kekurangan semestinya dilakukan perbaikan terlebih dahulu alih-alih langsung menetapkan status tersangka.

Ada contoh menarik yang saya dapat di kereta. Waktu itu saya satu bangku dengan seorang dosen yang kebetulan juga aktif di pusat pemberdayaan masyarakat di kampusnya. Beliau bercerita tentang susahnya situasi kerja di sana. Beliau diberikan dana oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang harus ditaati bahwa pelaksanaan pemberdayaan harus oleh pihak ketiga seperti LSM. Nah, ketika dana itu digulirkan ke LSM tidak tertutup kemungkinan akan ada korupsi di lapangan (oleh LSM). Naas dan apesnya, jika sampai terjadi korupsi atau realisasi tak sesuai ketentuan, pihak dosen tadi yang diuber aparat hukum. Padahal ia tidak diperkenankan ambil bagian dalam program tersebut.

Kecermatan seperti ini perlu dan share-share seperti ini juga perlu untuk memberikan gambaran pada rakyat khususnya tentang bagaimana situasi pemerintahan jaman sekarang. Peraturan perundangan memang telah banyak diterbitkan untuk melandasi kerja pemerintah. Namun, bahasa dan isi dari peraturan perundangan tersebut masih rawan dijadikan mainan oleh pihak-pihak yang secara struktur organisasi memang ditugaskan untuk mencari “mangsa” atau kesalahan orang lain demi kelancaran karir dan jabatannya.

Terakhir saya menyampaikan duka atas musibah yang menimpa rombongan joy flight Sukhoi Superjet 100 di Bogor-Indonesia hari ini. Semoga akan ada kabar baik.